Kedudukan, Tugas Pokok serta Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah di turunkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, menyatakan bahwa DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum, dan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

  1. membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota.
  2. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota.
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
  4. memilih Walikota dan Wakil Walikota  atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
  5. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perjanjian Internasional di Daerah.
  7. memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kerja Sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  8. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. mentaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan tanggungjawab secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Disamping wewenang dan kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif, hak keuangan memperoleh tunjangan yang besarannya sesuai dengan kemampuan daerah.